Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

BATAM (RP) - Aliansi Srikat Pekerja di Batam mengaku terus melobi pelaku usaha di kawasan-kawasan industri untuk mengecek kesiapan mereka memberlakukan upah minimum yang lebih layak bagi buruh sesuai tuntutan pekerja.

Pasalnya, pekerja menyatakan tetap menolak besaran UMK Batam tahun 2012 senilai Rp1.310.000 sesuai SK Gubernur Kepri Muhammad Sani bernomor 532 tertanggal 28 November lalu.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batam Syaiful Badri terkait upaya mereka untuk mendapatkan upah layak saat ini.

Syaiful mengaku proses lobi tidak secara langsung ke Apindo maupun Kadin. “Tim lobi kami langsung melobi ke pengusaha di kawasan-kawasan industri,” ujarnya  kemarin (3/12).

Ditanya hasilnya, Syaiful mengaku pada intinya para pengusaha tidak terlalu keberatan dengan tuntutan buruh untuk memperoleh upah layak. Tim lobi pekerja sendiri juga mengecek di lapangan apakah pengusaha mampu membayar upah layak ke pekerjanya.

“Kesimpulan sementara, pengusaha mampu bayar upah layak ke pekerja,” katanya.
Menurut dia, pengusaha tidak keberatan membayar upah buruh yang layak. Kendala mereka adalah banyaknya kebijakan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang tidak jelas juntrungannya mengakibatkan mahalnya biaya produksi. Seperti kenaikan tarif air, listrik serta sejumlah pajak yang berpengaruh langsung pada biaya produksi.

“Ini juga kebijakan yang memberatkan pengusaha dan berimbas juga ke pemberian upah pada pekerja,” ujarnya menambahkan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pengusaha agar mereka bisa membayar upah pekerja yang lebih layak. Terkait besaran upah menurut pekerja, Syaiful kembali menegaskan tuntutan Rp1.760.000 versi mereka bukan suatu harga mati untuk mendesak Gubernur Kepri merevisi SK-nya.

“Kami hanya minta SK Gubernur itu direvisi karena UMK yang telah ditetapkan tidak berpihak ke buruh,” ujarnya menegaskan.

Ia sendiri mengaku pascapertemuan serikat pekerja dengan tim pemerintah di lantai 5 Kantor Graha Kepri beberapa hari lalu, pekerja belum berdialog langsung dengan Gubernur. Namun ia mengaku optimis keputusan Gubernur terkait SK UMK Batam sebesar Rp1.310.000 itu dapat direvisi lagi.

“Kami minta ada keputusan Pak Gubernur yang lebih fair. Kami juga berharap sebelum tanggal 6 Desember nanti, pekerja bisa berdialog dengan gubernur,” pungkasnya.(rpg)